Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul umumkan pembubaran parlemen setelah rencana disetujui oleh Raja Thailand Maha Vajiralongkorn pada Jumat (12/12/25) sebagai langkah politik konstitusional di tengah dinamika politik nasional yang kian memanas. Keputusan ini sekaligus membuka jalan bagi pelaksanaan pemilihan umum dini guna mengembalikan legitimasi politik kepada rakyat.
Pembubaran DPR Thailand diambil setelah pemerintah gagal mencapai kesepakatan terkait rencana perubahan konstitusi dengan Partai Rakyat, yang sebelumnya merupakan pendukung utama pemerintah dan memiliki jumlah kursi terbesar di parlemen. Kebuntuan tersebut dinilai memperparah ketidakstabilan politik, sehingga pembubaran parlemen dipandang sebagai upaya memperoleh legitimasi baru.
Diketahui, rencana pembubaran DPR dikeluarkan setelah Partai Rakyat secara resmi menarik dukungannya terhadap perdana menteri. Langkah ini menjadi titik balik dalam peta politik Thailand, mengingat peran sentral partai tersebut dalam menopang pemerintahan sebelumnya.
Sejumlah media Thailand melaporkan bahwa ketegangan semakin meningkat setelah Partai Rakyat berencana mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Situasi ini muncul menyusul kebijakan pemerintahan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul yang dinilai berupaya memperluas kewenangan para anggota DPR terpilih, sehingga memicu penolakan politik.
Menanggapi situasi tersebut, Anutin menegaskan bahwa pembubaran parlemen merupakan langkah paling tepat untuk meredam konflik politik.
“Solusi yang tepat adalah membubarkan parlemen… yang merupakan cara untuk mengembalikan kekuasaan politik kepada rakyat,” ujar Anutin, dikutip dari BBC.
Dengan dibubarkannya DPR, Thailand kini memasuki masa transisi menuju pemilihan umum dini. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemilu dijadwalkan berlangsung dalam waktu 45 hingga 60 hari, dengan harapan mampu menghasilkan pemerintahan baru yang lebih stabil dan memperoleh mandat kuat dari rakyat.
