KLOPAKINDONESIA – Aksi unjuk rasa para pelaku pariwisata terkait kebijakan larangan study tour akhirnya batal dilakukan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap konsisten melindungi kepentingan publik, khususnya anak-anak sekolah yang selama ini dijadikan sasaran bisnis wisata dengan berbagai dalih.
Menurut Dedi, kebijakan pelarangan study tour yang sempat menuai protes justru menjadi momentum untuk memperbaiki wajah pariwisata Jawa Barat. Ia berharap geliat wisata tetap meningkat, namun tanpa menjadikan siswa sebagai obyek utama.
“Semoga sektor pariwisata kita bisa terus tumbuh, tapi jangan menjadikan anak sekolah sebagai obyek. Mereka harus kita lindungi, bukan dimanfaatkan,” ujar Dedi Mulyadi, Minggu (24/8/2025).
Dedi mengaku juga mendapat informasi bahwa aksi protes terkait larangan study tour tersebut diputuskan tidak jadi dilaksanakan. Ia menyebut keputusan itu sebagai langkah yang bijak, karena dialog dan solusi bersama lebih bermanfaat daripada benturan di lapangan.
“Saya mendapat informasi bahwa rencana aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Agustus tahun 2025, di halaman Gedung Sate dan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, tidak jadi dilaksanakan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pihaknya bersama Pemprov Jawa Barat akan mendorong konsep wisata yang lebih ramah keluarga dan masyarakat luas. Menurutnya, industri pariwisata tidak boleh bergantung pada model kunjungan massal siswa, tetapi harus berinovasi dengan menciptakan destinasi edukatif, budaya, hingga ekowisata yang bisa menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Kalau wisata kita sehat, maka otomatis akan ada peningkatan kunjungan. Tapi caranya jangan memaksa, apalagi membebani orang tua siswa dengan biaya study tour yang kerap tidak transparan,” kata Dedi.
Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada para pelaku wisata, terutama yang tergabung dalam SP3JB (Solidaritas Pelaku Pariwisata Jawa Barat).
“Semoga kawan-kawan SP3JB senantiasa sehat dan bisa menemukan jalan yang terbaik untuk peningkatan industri pariwisata Provinsi Jawa Barat, sehingga kegiatan kepariwisataan mengalami peningkatan, tanpa melibatkan anak-anak sekolah sebagai obyek kepariwisataan,” ucapnya.
Dedi menegaskan, keputusan melarang study tour adalah untuk melindungi orangtua siswa dari beban finansial kegiatan tersebut.
Sebelumnya, sejumlah asosiasi pelaku wisata sempat berencana melakukan aksi protes menolak kebijakan larangan study tour. Namun rencana tersebut akhirnya dibatalkan setelah adanya dialog dengan pemerintah daerah.
Dedi yang baru saja dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025–2030 menekankan pentingnya tata kelola pariwisata yang adil dan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jabar akan membuka ruang komunikasi dengan para pelaku industri wisata, sambil tetap memastikan kepentingan siswa dan masyarakat tidak dikorbankan.
“Saya sudah tegaskan, saya tidak akan berubah. Saya tetap berpegang teguh bahwa larangan study tour ini memberikan manfaat bagi hampir mayoritas orangtua,” kata Dedi.
