Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa dana operasional gubernur dan wakil gubernur tidak digunakan untuk kepentingan pribadi kepala daerah, melainkan untuk kebutuhan mendesak di lapangan yang manfaatnya langsung kembali kepada masyarakat.
Menurut Herman, dana operasional memungkinkan gubernur dan wakil gubernur memberikan bantuan cepat tanpa harus menunggu proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
“Berdasarkan Pergub Nomor 14 Tahun 2025, gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp2,2 miliar, sementara dana operasional KDH/WKDH mencapai Rp28,8 miliar,” ujar Herman.
“Yang Rp28 miliar itu kembali ke masyarakat, tapi yang memutuskannya kepala daerah dan wakil. Bisa dibayangkan, marwah kepala daerah di mana? Ke lapangan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Misalnya pak gubernur dan wakil ke lapangan, di sana ada rumah roboh, kan harus diberi santunan. Tidak mungkin di-Musrenbang-kan dulu,” imbuhnya.
Herman memastikan besaran anggaran tersebut sudah sesuai regulasi. Dana operasional kepala daerah ditetapkan sebesar 0,15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan PAD Jawa Barat yang mencapai Rp19 triliun, maka angka Rp28,8 miliar dinilai sesuai ketentuan.
Kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota di seluruh Indonesia, diatur dalam Peraturan Pemerintah termasuk Biaya Penunjang Operasional (BPO).
Penggunaan BPO diatur dalam PP, yakni untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, hingga kegiatan khusus lain yang mendukung tugas kepala daerah. Besaran BPO ditentukan berdasarkan persentase PAD.
“Gubernur Jawa Barat mendapatkan BPO ini dan digunakan seluruhnya sesuai aturan, tidak pernah dipakai untuk kepentingan pribadi,” tegas Herman.
Adapun penggunaan BPO di Jawa Barat di antaranya untuk: beasiswa anak yatim, bantuan santri di pesantren, bantuan usaha masyarakat miskin, bantuan rumah roboh, hingga pembangunan jalan kampung. Semua pengeluaran BPO, kata Herman, dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap.
